Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta menjadi saksi bisu pendirian Front Pembela Islam (FPI). Di lokasi itu, tanggal pada kalender-kalender yang ada pada waktu itu menunjukan 17 Agustus 1998. Sejumlah Ulama, Habib, Mubaligh, para petinggi militer termasuk Kapolda Metro Jaya saat itu, Nugroho Djayoesman, mendeklarasikan FPI. Momen tersebut disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek.
Lengsernya Soeharto menjadi cela oleh para Deklarator FPI untuk beraktifitas. Pendirian organisasi yang dipimpin oleh Mohammad Rizieq Shihab tujuannya menegakan hukum Islam di Indonesia. Kegiatan tidak bakalan ditolelir oleh Pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selam 32 tahun.
Prahara politik pada tahun 1998 dimanfaatkan oleh FPI untuk menuntut kembali pengembalian tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yakni “Ketuhanan dengan Menjalankan Syari’at Islam bagi Pemeluk-pemeluknya”. Hal ini didasari oleh pihak FPI melihat bahwa konsep demokrasi refresentatif yang dijalankan di Indonesia telah gagal. Tidak pernah berjalannya fungsi strategis negara dalam menjamin kesejahteraan ekonomi membuat FPI bergerak.
Ormas pembela Islam ini kini telah berusia sekitar 12 tahun. Segala tindakan-tindakan yang dilakukan menuai kritik di kalangan masyarakat. Rentetan kasus kekerasan mewarnai perjalanan FPI. Upaya penegakan syariat Islam dengan menyerang tempat-tempat yang dituduh melakukan kegiatan maksiat. Menurut Andreas Harsono, penulis buku “Agama Saya Adalah Jurnalisme”, pada suatu kesempatan di Makasaar, FPI ini sering melakukan tindak-tindakan main hakim sendiri. Membubarkan kegiatan peringatan Hari AIDS sedunia di Makassar juga pernah dilakukan. Walaupun kegiatan itu telah mengantungi izin kegiatan dari pemerintah setempat dan kepolisian.
Diakui oleh lulusan Harvard University tersebut bahwa FPI tidak seharusnya melakukan hal yang melanggar hukum. “Saya tahu bahwa banyak hukum di Indonesia yang tidak ditegakkan dan tidak sempurna, tapi bukan berarti bahwa itu harus dilakukan dengan hal yang salah”, lanjutnya.
Siapakah FPI ini dan siapakah yang ada dibalik mereka sampai mereka terlihat seperti tak tersentuh hukum.
Relasi FPI dengan Militer
Proses pendekalarasian FPI yang diikuti beberapa petinggi militer serta Kapolda Metro Jaya memberikan gambaran kedekatan dengan militer. Dalam Buku “Konflik dan Integrasi AD” yang ditulis oleh mantan Kepala Staf Kostrad, Kivlan Zen bisa dilihat relasi tersebut. Kedekatan tersebut tak terlepas dari pembentukan Pam Swakarsa—Massa pendukung Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Pangab Jenderal Wiranto yang tak berdaya menahan desakan untuk mengganti Pemerintahan Habibie. Pengawalan transformasi demokratis, termasuk perubahan jadwal Pemilu yang tadinya tahun 2002 menjadi 1999. Melalui Sidang Istimewa MPR.
Mayjen Kivlan Zen diperintahkan untuk menghadap ke Jendral Wiranto . Kivlan Zen diminta untuk mengerahkan massa pendukung SI MPR. Ini karena Wiranto mengganggap Jendral ini bisa merebut Kantor di Senayan yang telah dikuasai massa pada bulan Mei 1998.
“Ini perintah Presiden Habibie” kata Wiranto.
Pendanaan ia diminta berhubungan dengan Setiawan Djodi, pengusaha, dan Jimly Asshidiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang saat itu menjadi staff Habibie. Kucuran Dana mengalir dari mantan personil Kantata Taqwa, Setiawan Djodi.
Kelompok Islam Garis Keras ini juga pernah diisukan dekat dengan Letjen Prabowo Subianto. Kontrak politik Islam Prabowo berhasil merekrut Jendral Feisal Tanjung dan Jendral Hartono, dua jendral yang berkuasa ketika itu. Mereka berdua tiba-tiba jadi Jendral Muslim, yang kesana kemari memakai baju koko dan kopiah. Lalu, Prabowo dan Hartono mendirikan Center Policy for Development Studies (CPDS).
Lembaga ini merekrut jendral-jendral Islam seperti Mayjen TNI Mulkis Anwar, dan Brigjen TNI Robik Mukav, Mayjen TNI Fachrul Razi, dan Brigjen TNI Kivlan Zen. Jaringan para jendral ini dibina Prabowo dan dihubungkannya dengan kelompok-kelompok Islam garis keras binaan Prabowo. Tapi tak ada yang bisa membuktikan strategi politik Prabowo yang mengunakan kelompok ini. Tudingan bahwa FPI terlibat kerusuhan Mei hingga kini masih menjadi misteri. Pastinya Kivlan Zen menjadi Panglima Divisi Infanteri 2/Kostrad di masa mantan Menantu Soeharto itu menjadi Panglima Kostrad.
Kehadiran sekitar 30.000 massa yang dikerahkan oleh Kivlan Zen mengangkat kembali semangat tentara yang menjaga SI MPR. Konflik serta benturan langsung dengan mahasiswa dan masyarakat telah melemahkan moral para prajurit. Massa pendukung ini disiapkan untuk menghadang gerakan dari mahasiswa dan masyarakat. Aparat seolah-olah akan datang melerai jika terjadi benturan.
Diadakan rapat dengan pimpinan ormas Islam dan pondok pesantren pada 4 November 1998, termasuk FPI. Akan dikerahkan massa tambahan sebesar 30.000 orang lagi untuk datang ke Jakarta. Massa sebagian besar datang dari Banten. Disamping beberapa wilayah Jabotabek, Jawa dan Lampung. Seluruh gabungan massa pendukung ini melakukan apel di parkir timur Senayan dipimpin Panglima Divisi Kiblat (Komite Islam Bersatu Penyelamat Konstitusi), Daud Poliraja.
Saat pertemuan di rumah dinas Jendral Wiranto pada 9 November 1998. Hadir selain tuan rumah juga Kapolda Mayjen (Pol) Nugroho Djayoesman, Kivlan Zen, dan Pangdam Jaya, Jaja Suparman. Disepakati Pam Swakarsa akan berada di depan berhadapan dengan massa, jika terjepit maka pasukan Kodam Jaya akan mengamankan. Namun dalam praktek justru Pam Swakarsa dipukul mundur oleh pasukan Marinir, karena mereka tidak diberitahu sebelumnya.
Selama berlangsung SI MPR kerap terjadi bentrokan antara Kiblat—oleh Nugroho Djayoesman diubah namanya menjadi Pam Swakarsa—dengan massa mahasiswa atau masyarakat penentang Sidang Istimewa. Banyak berjatuhan korban dari pihak Pam Swakarsa yang terbunuh. Dikeroyok massa yang menolak Sidang Istimewa.
KH. Abdurahman Wahid yang terpilih menjadi Presiden meminta laskar ini membubarkan diri. Beberapa yang tinggal dan terutama dari daerah Banten dan sekitar Jabotabek terutama etnik Betawi banyak melebur ke dalam laskar-laskar seperti FPI, atau laskar komunitas seperti Front Betawi Rempug (FBR).
Bantahan kedekatan FPI dengan petinggi militer dan polisi tidak bisa lagi dilakukan. Lihat saja ketika anggota laskar bersenjata pentungan dan golok menyerbu kantor Komnas HAM saat itu. Mereka menolak pemeriksaan Komnas HAM terhadap Jendral Wiranto tentang keterlibatannya dalam Pelanggaran HAM Timor Timur.
Mantan Kapolda Metro Jaya Nugroho Djayoesman dalam memoarnya “Meniti Gelombang Reformasi” mengatakan kedekatannya dengan FPI dalam rangka tugas pembinaan. Ia bukan Jendral Taliban sebagaimana dituduhkan orang. Menurutnya “Betapapun sepak terjang meresahkan masyarakat, organisasi seperti FPI semestinya dirangkul dan diajak bicara mengenai persoalan sosial-kemasyarakatan yang terjadi”.
Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Timur Pradopo pada satu kesempatan mengatakan FPI bisa diberdayakan membantu keamanan. “Saya kira, sebagai anggota Polri, apalagi pimpinan, perlu menjalin hubungan dengan semua tokoh masyarakat yang bisa membantu memelihara keamanan,” kata mantan Kapolda Metro Jaya ini. Namun Timur membantah anggapan ia bersikap lembek saat menghadapi FPI. Saat rangkaian kasus kekerasan yang dilakukan oleh FPI Jenderal Bintang Empat ini. Menurutnya, kejadian yang terjadi selama ini merupakan ulah oknum perorangan yang mengatasnamakan ormas tertentu. “Ada ketentuan yang mengatur. Kalau perorangan saya kira tidak menyangkut organisasi. Jadi selama ini kan perorangan,” tambahnya.
Pemahaman Soal Agama Yang Tidak Benar
Menurut Muhammad Habieb Rizieq, pendiri dan sekaligus Ketua FPI, berdirinya FPI merupakan upaya untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Rizieq dalam salah satu kesempatan mengatakan bahwa banyak aktivis Islam yang menentang maksiat seperti judi, prostitusi, dan minuman keras, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Untuk itu ia akan mewujudkan mimpi tentang negara Islam, dengan konsekuensi apapun. Jelas ia menyimpan kekaguman dengan Taliban, dan secara tidak langsung mengambil ide Taliban tentang penyelanggaraan syariat Islam. Pada awal pembentukan FPI, ia berbicara tentang penggalangan potensi kekuatan umat untuk menggusur masyarakat yang sekuler.
Dilain pihak Guru Besar UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Qasim Mathar mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh FPI berdasarkan pandangan agama itu tidak benar. Walaupun mengganggap FPI sebagai saudara sesama muslim. Kritik tetap dilontarkan terhadap Ormas yang gampang melakukan tindakan kekerasan. “Sekalipun kita berbeda, perbedaan yang dianggap oleh masing-masing prinsipil tidak boleh mengambil langkah kekerasan,” Ungkap pria kelahiran Makassar, 21 Agustus 1947 ini.
Terkait simbol-simbol Islam yang digunakan oleh FPI ditanggapi oleh pria yang menyelesaikan Program Doktoralnya di IAIN Syarif Hidayatullah tahun 1997. Nama “pembela” yang digunakan oleh FPI menunjukan bahwa seakan-akan Islam selalu dipojokan. Menurutnya, Al-Quran telah menjelaskan bahwa Allah SWT sendiri yang akan memelihara Islam. Kalau umat Islam sendiri merasa membela dengan cara yang tidak mencitrakan hal yang baik seperti dengan kekerasan. “Berarti itu tidak membela, tapi justru merusak nama Islam,” paparnya. Pemamparan senada pun diuraikan lebih rinci oleh Kyai Haji Abdurarahman Wahid dalam bukunya “Tuhan Tidak Perlu Dibela” yang diterbitkan oleh LKiS Yogyakarta pada tahun 1999.(www.catatankaki.org)
